Sekolah Akan Tutup di 2037?

Pernahkah terbayang bahwa suatu hari sekolah-sekolah konvensional akan kehilangan muridnya dan terpaksa tutup? Mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi jika kita melihat tren saat ini, bukan tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Dunia pendidikan terus berubah, dan jika sekolah tidak beradaptasi, mereka bisa tertinggal. Mari kita bahas berbagai tantangan yang dihadapi sistem pendidikan di Indonesia dan bagaimana masa depan sekolah di tengah era digital ini.

Sekolah Akan Tutup di 2037? 

1. Kurikulum yang Tidak Relevan dengan Kebutuhan Zaman

Setiap beberapa tahun sekali, kurikulum pendidikan di Indonesia berubah, sering kali mengikuti pergantian menteri. Akibatnya, para guru dan siswa sering kali kebingungan menyesuaikan diri dengan sistem yang baru. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024, kurikulum dirancang untuk lebih fleksibel dan adaptif. Namun, dalam praktiknya, masih banyak tantangan dalam penerapannya.

Sebagai contoh, dunia kerja saat ini semakin membutuhkan keterampilan teknologi, berpikir kritis, dan problem solving. Sayangnya, banyak sekolah masih terpaku pada hafalan dan ujian tertulis, tanpa memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. Padahal, seharusnya kurikulum bisa lebih berorientasi pada kebutuhan nyata di dunia industri dan masyarakat.

2. Sekolah Gratis dengan Pengelolaan yang Kurang Efektif

Pemerintah telah menyediakan sekolah gratis untuk semua anak melalui kebijakan pendidikan dasar dan menengah yang bebas biaya. Namun, tantangan terbesar adalah pengelolaan yang belum optimal. Data dari Jendela Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa pada tahun 2025, terdapat 216.580 sekolah dengan 44.583.557 siswa. Dengan jumlah sebesar itu, banyak sekolah mengalami overkapasitas, sehingga kualitas pembelajaran menurun.

Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan sering kali tidak dikelola secara efektif. Banyak sekolah yang kekurangan fasilitas, sedangkan dana yang diberikan tidak selalu digunakan dengan tepat sasaran. Akibatnya, meskipun sekolah gratis tersedia, kualitas pendidikan yang diberikan belum optimal.

3. Sertifikasi Guru yang Berorientasi pada Formalitas

Sertifikasi guru seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. Namun, dalam praktiknya, sertifikasi sering kali hanya menjadi persyaratan administratif tanpa benar-benar mengasah keterampilan mengajar. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 telah menetapkan standar sertifikasi guru, tetapi implementasinya masih menghadapi banyak kendala.

Banyak guru yang mengikuti sertifikasi hanya untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat atau tunjangan, tanpa mendapatkan pelatihan yang benar-benar meningkatkan kualitas mengajar mereka. Akibatnya, kualitas pendidikan tetap stagnan, sementara dunia terus berkembang dengan cepat.

4. Sistem Pendidikan yang Tidak Terintegrasi

Fragmentasi dalam sistem pendidikan juga menjadi kendala besar. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun memiliki ijazah SMA atau sederajat (30,85%), sementara hanya 10,2% yang menyelesaikan pendidikan tinggi. Ini menunjukkan adanya hambatan besar dalam transisi dari jenjang sekolah menengah ke perguruan tinggi.

Salah satu solusinya adalah membangun institusi pendidikan terpadu dari PAUD hingga perguruan tinggi dalam satu sistem. Dengan model ini, siswa bisa mendapatkan pendidikan yang lebih berkesinambungan tanpa harus menghadapi ketidaksesuaian kurikulum atau administrasi yang berbelit-belit saat berpindah jenjang pendidikan.

5. Dualisme Pengelolaan oleh Dua Kementerian

Saat ini, pendidikan dasar dan menengah berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sedangkan pendidikan keagamaan berada di bawah Kementerian Agama. Dualisme ini sering menyebabkan kebijakan yang tidak sinkron dan standar pendidikan yang berbeda-beda.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 menekankan pentingnya standar pendidikan nasional yang seragam. Namun, tanpa koordinasi yang baik antara kedua kementerian ini, banyak sekolah yang menghadapi kebingungan dalam penerapan kebijakan dan standar pembelajaran.

6. Minimnya Fokus pada Keterampilan Berpikir Kritis dan Kecakapan Hidup

Sistem pendidikan Indonesia masih terlalu berorientasi pada hafalan dan ujian. Padahal, dunia kerja saat ini menuntut keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan komunikasi yang baik. Permendikbudristek No. 47 Tahun 2023 sebenarnya telah menekankan pentingnya pengelolaan pendidikan yang efektif untuk mengembangkan keterampilan siswa, tetapi dalam praktiknya, hal ini masih belum diterapkan secara luas.

Banyak siswa yang lulus dengan nilai akademik tinggi, tetapi kurang memiliki keterampilan yang relevan dengan kehidupan nyata. Oleh karena itu, pendidikan harus lebih diarahkan pada pengembangan soft skills, seperti kepemimpinan, kreativitas, dan adaptasi terhadap perubahan.

7. Munculnya Sekolah Online yang Lebih Fleksibel dan Personal

Kemajuan teknologi membawa tantangan baru bagi sekolah konvensional. Saat ini, banyak platform pendidikan daring yang menawarkan pembelajaran fleksibel dan dipersonalisasi. Siswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan mereka sendiri.

Jika sekolah tradisional tidak segera beradaptasi dengan teknologi, mereka bisa kehilangan relevansinya. Sekolah harus mulai mengintegrasikan teknologi dalam metode pengajaran mereka, seperti menggunakan video pembelajaran, kelas daring, dan metode hybrid yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan online.

8. Ketimpangan Pendidikan antara Anak Kaya dan Miskin

Kesenjangan akses pendidikan antara kelompok ekonomi atas dan bawah masih menjadi masalah serius. Anak-anak dari keluarga kaya memiliki akses ke sekolah berkualitas tinggi dengan fasilitas lengkap, sedangkan anak-anak dari keluarga kurang mampu sering kali harus berjuang mendapatkan pendidikan yang layak.

Pemerintah telah mencoba mengatasi masalah ini melalui program seperti Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial untuk anak-anak miskin dan Sekolah Garuda untuk anak-anak berbakat dari keluarga mampu. Namun, efektivitas program ini masih perlu dievaluasi agar benar-benar bisa mengurangi ketimpangan pendidikan di Indonesia.

9. Sekolah Lebih Banyak Mencetak Pekerja daripada Pengusaha

Sistem pendidikan Indonesia masih cenderung mencetak lulusan yang siap bekerja, tetapi kurang menekankan pada kewirausahaan. Padahal, di era digital ini, kemampuan untuk menciptakan peluang usaha sendiri sangat penting.

Kurikulum harus lebih banyak memasukkan pelajaran tentang kewirausahaan, manajemen keuangan, dan keterampilan bisnis. Dengan begitu, lulusan sekolah tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga bisa menciptakan lapangan kerja sendiri.

Sekolah-sekolah konvensional memang menghadapi banyak tantangan, tetapi ini bukan berarti mereka tidak bisa bertahan. Yang dibutuhkan adalah reformasi yang nyata dalam sistem pendidikan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Kurikulum harus lebih fleksibel, guru harus mendapatkan pelatihan yang lebih berkualitas, dan teknologi harus diintegrasikan ke dalam sistem pembelajaran.

Jika tidak ada perubahan signifikan, bukan tidak mungkin sekolah-sekolah akan kehilangan muridnya dan akhirnya tutup pada tahun 2037. Namun, jika kita bisa beradaptasi dengan perubahan, masa depan pendidikan di Indonesia masih bisa diselamatkan. Sekarang, pertanyaannya adalah: apakah kita siap berubah?

Location: Malang, Indonesia

Share :